Categories
Opini

Ketahui Bentuk, Kriteria dan Persyaratan Penerima BPUM UMKM

Apa itu BPUM UMKM?

 

Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19). Pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dan menurut Bab I Pasal 2 BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dalam rangka Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Lalu UMKM? Menurut saya itu singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Karena dalam Peraturan Menteri tidak ada penjelasan tentang BPUM UMKM tapi BPUM. Ada juga penjelasan tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian Koperasi dan UKM.

Apa Bentuk, Kriteria dan Persyaratan penerima BPUM?

 

Di Bab II Pasal 3 disebutkan BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000 untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Pada Pasal 4, BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Pada Pasal 5, Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persaratan: warga negara Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependudukan, memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, dan bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau pegawai BUMD.

Opini Pribadi Tentang BPUM

 

Setelah membaca Permen tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, saya pribadi sangat mengapresiasi bantuan pemerintah tersebut sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap pelaku usaha mikro yang memang begitu terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Akan tetapi dalam realisasi atau implementasi di lapangan ada beberapa hal yang menjadi sorotan saya, diantaranya: kriteria tertentu yang harus dipenuhi pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan BPUM, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan, pengawasan dan monitoring, sanksi penyalahgunaan BPUM.

Bukan tanpa alasan karena bisa saja penerima BPUM tidak tepat sasaran sebagai pelaku usaha mikro, bisa juga pelaku usaha mikro dimana salah satu dapat BPUM lainnya tidak lalu menimbulkan kecemburuan sosial. Bisa terjadi misalnya seorang korban PHK lalu berjualan tapi mendapat BPUM di kampungnya karena ada yang mendaftarkan sementara di kampung tersebut ada pedang keliling misalnya pedagang sate, cilok atau sayur yang sudah lama tapi tidak mendapatkan BPUM bisa juga karena tidak didaftarkan. Hal-hal tersebut diperiode pertama penyaluran mungkin banyak yang merasa pelaku usaha mikro tapi tidak mendapatkan BPUM yang akhirnya timbul kecemburuan dimasyarakat. Begitu juga di periode kedua begitu membludak dan antusiasnya masyarakat untuk mendapatkan BPUM tersebut, tapi kenyataannya tidak semua bisa mendapatkannya. Kalau demikian kriteria tertentu penentu diterima tidaknya sebagai penerima BPUM itu APA? Lalau bagaimana kalau penerima BPUM tidak menggunakan sebagaimana mestinya, lalu bagaimana kalau ada pemotongan misal dari kelompok tertentu untuk tujuan tertentu tapi kepentingan umum atau untuk yang tidak menerima.

Saran saya di tiap desa itu punya basis data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga kalau ada bantuan-bantuan itu bisa lebih tepat sasaran juga meminimalisir tingkat kecemburuan sosial. Demikian opini saya tentang BPUM UMKM, mohon maaf bila ada yang keliru.